Ekonomi kerakyatan sampai saat ini

    Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral pancasila, dan menunjukan pemihakan sungguh sungguh pada ekonomi rakyat. Indonesia mempunyai landasan idil yaitu pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. oleh karena itu, segala bentuk kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan pancasila dan UUD 1945. sistem perekonomian indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 disebut juga dengan sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dan falsafah pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.  Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

     Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya reformasi di indonesia pada tahun 1998. pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomon IV/ MPR/ 1999, tentang gari garis besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Ekonomi kerakyatan dinilai telah memberikan andil yang sangat besar bagi perkembangan perekonomian indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari konstribusi terhadap produk domestik bruto nasional, penyerapan tenaga kerja bahkan dalam aksinya telah menyelamatkan bangsa dari krisis. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesian menyatakan, sebagai ujung tombak pengalokasian kredit kepada sektor ekonomi masyarakat. Selain terkait dengan pendanaan peran perbankan juga bisa diintensifkan pada sektor lain bagaimana perkembangan dan fungsinya untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat seperti berperan dalam capacity building dan transfer teknologi kepada kegiatan kegiatan tradisional melalui program program yang dimiliki. Keberadaanya perlu didorong dan dikembangkan secara terus menerus melalui kebijakan kebijakan yang positif seperti akses modal, capacity, dan transfer teknologi.

    Tapi sayangnya sistem ekonomi kerakyatan di indonesia masih belum terlaksana dengan maksimal oleh karena itu pemerintah mendirikan koperasi untuk melancarkan sistem perekonomian rakyat. Ditengah tengah krisis yang sedang melanda indonesia, serta persoalan globalisasi serta globalisme dalam perekonomian indonesia. sistem ekonomi kerakyatan memiliki fungsi yang kuat dalam mebantu karena langsung berhubungan dengan urat nadi kehidupan masyarakat.

Bagaimana cara pembiayaan pembangunan di indonesia

          Pada dasarnya sumber pembiayaan di indonesia dapat diperoleh dari sumber pembiayaan konvensional dan non konvensioanal. Sumber pembiayaan konvensioanal berasal dari pendapatan daerah/kota (pajak, retribusi, hibah, dll ), sedangkan sumber pembiayaan non konvensioanal berasal dari kerja sama pihak pemerintah dengan stakeholder yang terkait swasta maupun masyarakat. instrumen pembiayaan non konvensional inilah yang biasanya menjadi sumber pembiayaan alternatif apabila pemerintah mengalami kendala pendanaa dan melakukan suatu pembangunan. mengingat makin terbatasnya keuangan negara, maka akan sangat bermanfaat potensi dimasing masing di daerah

digali secara optimal, khususnya bagi insturmen keuangan yang bersifat non konvensioanal. jenis instrumen non konvensional sudah mulai diterapkan secara efektif di beberpa tempat di indonesia namun masih dalam tarif penjagaan, seperti linkage dan land readjustmen. 

           Melihat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah indonesia dalam menerapkan Beberapa sumber sumber pembiayaan alternatif ini patut kita beri aspresiasi. namun masih dibutuhkan pengeksplorasian lebih lanjut terkait sumber sumber non konvensional sehingga nanti bisa diterapkan di indonesia. dengan adanya eksplorasi dan pengkajian sumber sumber non konvensional diharpkan permasalahan permasalahan pembiayaan pembngunan di indonesia berkurang dan proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar demi keselamatan masyarakat.

          Dalam sumber pembiayaan konvensional dapat kita ambil contohnya yaitu pajak. pajak merupakan sektor terpenting dalam pembangunan dan mempertahankan tegaknya negara indonesia, tanpa pajak pasti pembangunan di indonesia tidak akan terwujud. pembangunan indonesia padasarnya diselenggarakan untuk masyarakat dan dilakukan secara bersama sama oleh pemerintah dan masyarakat indonesia. dinegara kita kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak sangatlah kurang. saat negara membutuhkan pajak untuk melanjutkan pembangunan, kesadaran dan kepatuhan masyarakat tampaknya sudah harus segera diwujudkan. membayar pajak sudahlah menjadi sebuah kewajiban bagi seseorang yang sudah berpenghasilan.

         Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan indonesia. disini peran pajak sangat menetukan maju mundurnya negara kita mengingat sektor pertambangan dan energi, pertanian, ekspor dll. setiap tahun negara kita masih mengandalkan pajak sebagai urat nadi bangsa untuk memutar roda perekonomian bangsa dan pembangunan negara. jadi saatnya kita memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk taat dan patuh membayar pajak. ini bisa dilakukan dengan membrikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki SPT(tahunan). upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencari sumber penerimaan negara yaitu dengan jalan mencari sumber sumber pembiayaan alternatif yang dapat diandalkan yaitu dari sektor perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Peran pajak dalam pembangunan di indonesia sangatlah besar dan penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu dioptimalkan sehingga kehidupan masyarakat akan damai dan sejahtera.

Keterkaitan pengangguran dan kemiskinan

         Pengangguran adalah suatu kondisi di mana orang tidak dapat bekerja, karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Ada berbagai macam tipe pengangguran, misalnya pengangguran teknologis, pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Tingginya angka pengangguran, masalah ledakan penduduk, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan berbagai permasalahan lainnya di negara kita menjadi salah satu faktor utama rendahnya taraf hidup para penduduk di negara kita. Namun yang menjadi manifestasi utama sekaligus faktor penyebab rendahnya taraf hidup di negara-negara berkembang adalah terbatasnya penyerapan sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Seorang pengamat tenaga kerja dari Serang Darlaini Nasution SE mengatakan, ada tiga faktor mendasar yang menjadi penyebab masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Ketiga faktor tersebut adalah, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan kerja, ketidakseimbangan demand (permintaan) dan supply (penawaran) dan kualitas Sumber  Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan masih rendah. Penyebab lainnya adalah kualitas SDM itu sendiri yang tidak sesuai dengan yang diharapkan di lapangan, antara lain dikarenakan penciptaan SDM oleh perguruan tinggi yang belum memadai, atau belum mencapai standar yang ditetapkan.

        Menurut argumen sebagian orang jika pengangguran naik maka kemiskinan akan naik juga. Demikian sebaliknya bila angka pengangguran turun maka angka kemiskinan juga turun. Namun yang disampaikan BPS justru sebaliknya, angka pengangguran naik tetapi angka kemiskinan malah turun. Komisi kemiskinan dunia menyatakan pengangguran menjadi penyebab utama kemiskinan. Sebagian besar kemiskinan di dunia ketiga karena tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai. Sehingga banyak angkatan kerja yang harus menganggur atau menerima pekerjaan dengan tingkat upah yang minim dan jauh dari mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sehingga banyak penduduk di dunia ketiga terpaksa harus hidup dibawah.

    Upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah pertama, menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Keadaan politik dan ekonomi yang stabil harus terus dipertahankan agar dunia usaha baik pengusaha dalam dan luar negri merasa nyaman dalam menjalankan usahanya.  Kedua, meningkatkan kemampuan kerja. Pengangguran di Indonesia disebabkan salah satunya karena kemampuan tenaga kerja (skill) kita yang rendah. Untuk hal ini pemerintah harus terus menjaga kualitas pendidikan dan pelatihan yang baik.

Seberapa efektifkah BLSM untuk rakyat atas kenaikan harga bbm

Seiring dengan kenaikan harga BBM pada hari jumat 21 juni 2013, Pemerintah menyalurkan BLSM(bantuan langsung sementara masyrakat) yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu  senilai 150 ribu per bulan per rumah tangga, selama 4 bulan kedepan dengan sasaran nya mulai akhir bulan yang lalu. Apakah besaran itu mengkompensasi kebutuhan harga bahan pokok? Jadi harus dijelaskan besaran ini karena inflansi masing masing daerah itu berbeda.

      Perhitungan BLSM tidak dapat menggunakan inflansi umum karena inflansi yang dibuthkan orang miskin itu jelas berbeda. Oleh karena itu wajar BLSM yang diterima bagi masyarakat yang tidak mampu mengompensasi kenaikan harga kebutuhan pokok. Tapi sayangnya pemberian BLSM ini banyak yang tidak tepat pada sasarannya. Banyak rakyat miskin yang tidak terdaftar sehingga mereka tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh BLSM ini. Justru malah banyak orang yang mampu yang terdaftar  dan ikut mengantri sebagai penerima BLSM yang tidak sewajarnya mereka terima. Contohnya saja ketika masyarakat mengantri untuk pengambilan bantuan BLSM ada masyarakat yang menggunakan perhiasan dengan baju yang mewah,apakah wajar mereka memperoleh bantuan tersebut? Seharusnya pemerintah bener bener memperhatikan mana masyarakat yang wajar diberi bantuan BLSM dan mana yang tidak wajar.

Tapi jangan sampai masyarakat kita terus mengandalkan BLSM ini terlalu berlebihan  yang akan meyebabkan mereka malas mencari uang dan bekerja. Karena dengan uang segitu belum tentu juga bisa memenuhi kebutuhan hidup,dan sebaiknya pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyrakat sehingga tingkat  pengangguran di negara ini berkurang,dan kenaikan harga bbm juga disesuiakan dengan pendapatan masyarakat indonesia karena akan mengakibatkan kenaikan harga bahan pokok.